Pentingnya peran pemerintah dalam mendukung pengembangan firma non dagang di Indonesia tidak bisa dipandang sebelah mata. Sebagai regulator, pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif bagi firma non dagang agar dapat berkembang secara optimal.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, pemerintah telah melakukan berbagai langkah untuk mendukung pengembangan firma non dagang di Indonesia. Salah satunya adalah dengan memberikan insentif pajak bagi pelaku usaha di sektor non dagang. Hal ini bertujuan untuk mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi di sektor ini.

Selain itu, pemerintah juga aktif dalam memfasilitasi akses pembiayaan bagi firma non dagang melalui berbagai program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Program Pembiayaan UMKM. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Tanah Air.

Namun, meskipun telah ada berbagai upaya dari pemerintah, masih terdapat banyak tantangan yang dihadapi firma non dagang di Indonesia. Salah satunya adalah masalah regulasi yang masih seringkali rumit dan membingungkan bagi para pelaku usaha. Menurut Achmad Zaky, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), perlu adanya sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menciptakan regulasi yang mendukung pertumbuhan firma non dagang.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah dalam mendukung pengembangan firma non dagang di Indonesia sangatlah penting. Melalui kebijakan yang mendukung, fasilitas pembiayaan yang memadai, dan regulasi yang jelas, diharapkan firma non dagang di Tanah Air dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi yang positif bagi perekonomian nasional.